Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2019

(Peraturan Pangan) Bahan Tambahan Pangan

Menurut PERMENKES NO. 033 Tahun 2012, Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Penggunaan BTP memiliki batas maksimal penggunaan tergantung pada jenis BTP dan diatur di dalam Perka BPOM. Namun, ada beberapa BTP yang tidak diatur batas maksimal penggunaannya dan dinyatakan sebagai “CPPB”. Batas Maksimum CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik) adalah jumlah BTP yang terkandung pada makanan dalam jumlah secukupnya sehingga diperoleh efek yang diinginkan.  Terdapat 6 bahan tambahan pangan yang paling sering digunakan:  Pemanis: pemanis yang diizinkan penggunaannya dibagi menjadi pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami (natural sweetener) merupakan pemanis yang senyawanya dapat ditemukan di dalam bahan alam, baik yang diproses secara sintetis ataupun fermentasi. Pemanis buatan (artificial sweetener) adalah pemanis yang senyawanya tidak dapat ditemukan di bahan alam dan diproses secara kimia...

(Keterampilan Management) Pengambilan Gambar Video

TIPS mengambil gambar video:   Ambil gambar per adegan: ketika menjalani syuting usahakan untuk memiliki lebih dari satu kamera. Hindari menggunakan zoom: dampak dari penggunaan terlalu banyak zoom dalam pengambilan gambar adalah video akan terlihat amatir dan bahkan bisa membuat penonton pusing.  Usahakan mengambil gambar yang mendetail: fokus pada gambar yang detail. Gunakan angle yang berbeda: mengambil video dari jarak dekat dengan jarak pandang ke atas ke bawah. Hindari backlight: bisa membuat subyek tidak terlihat dengan jelas. Gunakan penerangan yang maksimal.  Gunaan perekam suara  Jangan gunakan auto focus Ukuran gambar:  long shot  medium shot  close up  super close up 

(Peraturan Pangan) Proses Pembutan UU

Sebuah RUU bisa berasal dari Presiden, DPR atau DPD.  RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait.    RUU kemudian dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun.   RUU yang diajukan harus dilengkapi dengan Naskah Akademik kecuali untuk RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Perpu. Pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna.   Di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah RUU disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut.   Jika disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan.   Pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi,...