Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2019

(Peraturan Pangan) Jaminan Produk Halal

Suatu produk makanan atau minuman dapat dikatakan halal apabila zatnya halal, cara memprosesnya halal, dan/atau cara memperolehnya halal. Makanan yang dikonsumsi manusia dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu makanan yang berbahan nabati, berbahan hewani, dan produk olahan. Semua makanan yang  berbahan nabati merupakan makanan yang halal kecuali makanan tersebut bersifat  beracun atau memabukkan. Makanan yang berbahan hewani dibagi menjadi dua, yaitu hewan laut dan hewan darat. Secara keseluruhan hewan laut dikategorikan sebagai halal, sedangkan beberapa jenis hewan darat tidak boleh dikonsumsi karena haram. Hewan darat yang tidak halal untuk dikonsumsi adalah hewan yang hidup di dua alam (katak, buaya, dan biawak), hewan buas (macan, serigala, dan singa), serta hewan yang bertaring dan berkuku tajam (burung elang dan kucing). Hewan darat yang diizinkan untuk dikonsumsi (halal) harus disertai dengan tata cara penyembelihan hukum Islam, yaitu dengan menyebutkan nama Tuhan Ya...

(Peraturan Pangan) Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan pengertian koperasi yang lebih formal adalah sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2012 pasal 1, yaitu Koperasi: badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi didirikan dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Artinya, dalam menjalankan usahanya koperasi harus tunduk pada aturan dalam Pancasila dan UUD ’45. Koperasi dijalankan dengan asas kekeluargaan. Artinya, koperasi tidak bertujuan untuk menguntungkan satu orang saja, tetapi mencapai keuntungan bersama. Hal ini membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya dapa...

(Peraturan Pangan) UU tentang Pajak

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak provinsi dan Pajak Kota / Kabupaten. Pajak Pusat yang diterima oleh Negara akan dialokasikan untuk pembiayaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan Pajak Daerah akan dialokasikan untuk pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Suatu daerah yang memiliki pemasukan Pajak Daerah yang besar akan disebut sebagai daerah yang mandiri karena dapat memenuhi kebutuhan APBD secara mandiri tanpa membutuhkan sokongan dari pemerintah pusat. Pembayaran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak yang berasal dari pribadi maupun badan. Seluruh masyarakat Indonesia yang membayar, memo...

(Peraturan Pangan) UU Ketenagakerjaan

PELATIHAN KERJA Pada pasal 9 UU Nomor 12 tahun 2003, menjelaskan tentang pelatihan kerja yang dibutuhkan untuk membekali, meningkatkan, mengembangkan seseorang sehingga mampu untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan persyaratan pekerjaan yang ditetapkan sehingga meningkatkan produktivitas yang berdampak kepada penerimaan penghasilan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga.   Pada pasal 12 UU Nomor 13 tahun 2003, berisi tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk pemerintah dan pengusaha sehingga pemerintah mewajibkan perusahaan mengadakan pelatihan. Perseorangan juga dimungkinkan dapat menyelenggarakan pelatihan kerja selama memenuhi persyaratan sebagai lembaga pelatihan kerja yang diatur dalam pasal 14 UU Nomor 13 tahun 2003. Keputusan menteri mengatur persyaratan perijinan atau pendaftaran lembaga pelatihan swasta yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan pelatihan dan lembaga pe...

(Keterampilan Management) Pemimpin dan Manager

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan - khususnya kecakapan-kelebihan di satu bidang , sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu beberapa tujuan. Peran pemimpin:  Peran huhungan antar perorangan, dalam kasus ini fungsinya sebagai pemimpin yang dicontoh, pembangun tim, pelatih, direktur, mentor konsultasi. Fungsi Peran informal sebagai monitor, penyebar informasi dan juru bicara. Peran Pembuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan, sumber alokasi, dan negosiator. Manager adalah orang atau seseorang yang harus mampu membuat orang-orang dalam organisasi yang berbagai karakter...