Skip to main content

Posts

Showing posts from May, 2018

Mendirikan PT

siapkan modal dibagi menjadi 2 bagian: modal yg disiapkan dan modal yg disetor misalnya mendirikan sebuah PT dengan modal 1 M, belum tentu semua modal itu kita setor, biasanya paling sedikit 25% utk disetor. bedanya PT dan CV : PT: pemegang saham boleh tidak bayar PT bisa menggunakan gugatan perdata (gugatan selalu perdata) - ga ada hukuman penjara. ada 2 jenis hukum yaitu: perikatan perdata antara pribadi dengan pribadi diantaranya utang piutang, perikatan dagng, sewa menyewa, dan hukum pidana mengatur hubungan antara pribadi dengan negara contohnya pembunuhan, negara akan mengutus jaksa utk menuntut.   daerah abu-abu = antara utang piutang tapi ada tipu menipu / penggelapan. utang piutang tidak ada penjaranya, dibayar bujuk rayu - sesuatu yg diserahkan - sesuatu yang diingkari = penipuan = pidana penggelapan = tak perlu ada bujuk rayu, sesuatu yg dititipkan dan tak bisa diambil lagi denga berbagai alasan. diserahkan tanpa paksaan dan bujuk rayu. utang ...

Logistic and Supply Chain Management

Merupakan manajemen rantai ilmu penagturan system pengedaran produk anatara konsumen dan supplier sehingga produk memiliki niai tinggi di mata konsumen dan biaya rantai pasok terendah 4 prinsip utama seorang manajer rantai pansok handai: 1.        Responsiveness = sebrrapa cepat manajer menjawab kebutuhkan konsumen disaat era skrg permintaan konsumen beragam, jadi manajer hebat harus cekatan terhadap tanda2 kejinginan konsumen 2.        Reliability = supplier menjaga janji2 yang sudah dibuat agar value2 tersebut tetap   utuh 3.        Resilience = rantai pasok yg rentan terhadap guncangan, sbg manajer yg baik bisa efektif melihat daerha2 mana yg bisa jadi sumber masalah dan bagaimana cara menangani masalah tersebut 4.        Relationships = bagaimana mendapatkan relasi yg lebih banyak agar produk kita bisa sampai ke kosnumen, jadi punya hubungan yg b...

Ekspor: Penolakan Ekspor Komoditas Udang Indonesia

Komoditas utama ekspor hasil perikanan Indonesia adalah udang, tuna, cakalang, tongkol, ikan lainnya, dan kepiting. Udang segar atau beku adalah komoditas ekspor utama dari sektor pertanian, volume dan nilai ekspornya terbesar dibanding komoditas perikanan lainnya (Sunorita & Tjarsono, 2014). Pasar alternatif dalam meningkatkan ekspor hasil perikanan Indonesia adalah Uni Eropa, dengan Jepang dan Amerika Serikat sebagai pasar potensial (Sunorita & Tjarsono, 2014). Negara pengimpor dapat menolak produk Ekspor Indonesia karena adanya perbedaan hasil pengujian di dalam negeri dan hasil pengujian negara pengimpor. Kasus penolakan oleh Amerika Serikat disebabkan oleh kontaminasi fisik dan cemaran Salmonella yang melebihi batas yang diperbolehkan (Sunorita & Tjarsono, 2014). Uni Eropa melakukan penolakan dengan alasan permasalahan mutu dan keamanan pangan (Sunorita & Tjarsono, 2014). Selain itu, Uni Eropa juga pernah menolak ekspor udang Indonesia dengan alasan adanya ko...

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perdagangan Sapi Impor di Indonesia

Sebanyak 32 perusahaan penggemukan sapi wilayah Jabodetabek terbukti telah melanggar pasal 11 dan 19 UU no. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi, ”Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” (Pasal 11) dan “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.” (pasal 19). Para perusahaan penggemukan sapi ini terbukti melakukan kesepakatan rescheduling sales atau penahanan pasokan impor sapi agar jumlah sapi yang telah beredar di dalam negeri jumlahnya berkurang dan h...

Peraturan Ekspor dan Impor

Ekspor dan impor tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan pasal 26 bagian ke-8 ayat 3, menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta ekspor impor. Pada pasal 28 bab 5 ayat 1, pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Pengendalian yang ditetapkan berdasarkan ayat 2 adalah Peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia Peningkatan dan perluasan akses pasar di luar negeri Peningkatan kemampuan eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang andal. Serta pemerintah dapat mengatur cara pembayaran dan penyerahan barang dalam kegiatan ekspor impor, dalam rangka meningkatkan nilai tambah perekonomian Indonesia (pasal 40 ayat 1). Ketentuan umum di bidang ekspor dan impor tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia  yaitu pada NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2012 (ekspor) dan NOMOR 48/M-DAG/PER/7/201...

Sejarah Peraturan Ekspor dan Impor

Sebelum perang dunia kedua, Indonesia dikenal sebagai koloni Belanda yang kaya akan komoditas ekspor seperti karet, gula, dan rempah lainnya. Namun pada awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia terbengkalai akibat perhatian dicurahkan pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sehingga kemunduran volume ekspor tidak dapat dihindari, bahkan dalam kurun tahun 1946-1949, volume ekspor hanya mencapai 25% total ekspor pada tahun 1938. Setelah penyerahan kedaulatan, perekonomian kembali mulai ditata berdasarkan prinsip pengelolaan ekonomi, namun Indonesia kembali diterpa berbagai gejolak politik dalam negeri. Tidak adanya kesepakatan dalam kebijakan ekonomi pada kabinet yang terus berganti pada demokrasi parlementer yang dianut Indonesia pada masa itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi sangat rendah, inflasi sangat tinggi, sehingga produksi berbagai hal menurun yang menyebabkan volume ekspor menurun, sehingga kepercayaan dunia internasional rendah, sehingga minimnya volume impor berbagai h...

Ekspor dan Impor

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia no.7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Secara mudah dapat artikan sebagai menjual barang atau jasa keluar negeri. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang uadara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen. Perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan yang melakukan ekspor disebut eksportir. Tujuan ekspor adalah meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik, membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik, memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang dan membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ekspor antara lain ialah, pertama harga internasional dimana semakin besar...