Indonesia merupakan negara berkembang yang mengutamakan pengembangan pembangunan nasional untuk memajukan dan memperbaiki kesenjangan daerah-daerah di Indonesia. Keberhasilan pembangunan nasional tersebut dapat dinilai melalui kecepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan memeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri. Maka, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perdagangan berperan memajukan pembangunan nasional melalui pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan UU RI no 7 tahun 2014, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Distribusi Barang
Berdasarkan UU RI no 7 tahun 2014 pasar 7, distribusi barang dalam negeri dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh pelaku usaha distribusi atau distributor. Distribusi barang secara tidak langsung dilakukan menggunakan rantai distribusi umum yang meliputi distributor dan jaringannya, agen dan jaringannya, dan waralaba. Berdasarkan Peraturan Menteri Dagang no 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa, distributor didefinisikan sebagai perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai, sedangkan agen adalah merupakan perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama perusahaan penyedia barang (prinsipal) berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.
Perizinan Dagang
Perizinan dagang diatur dalam pasal 24 UU RI no 7 tahun 2014. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, kemudian Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. Misalnya, pada perdagangan gula kristal rafinasi ( refined sugar ) diatur dalam PERMENDAG No 01 Tahun 2019. Sedangkan izin untuk melakukan usaha perdagangan (SIUP) didapatkan melalui Kantor Dinas Perindustrian serta Perdagangan di daerah pelaku usaha.
Distribusi Barang
Berdasarkan UU RI no 7 tahun 2014 pasar 7, distribusi barang dalam negeri dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh pelaku usaha distribusi atau distributor. Distribusi barang secara tidak langsung dilakukan menggunakan rantai distribusi umum yang meliputi distributor dan jaringannya, agen dan jaringannya, dan waralaba. Berdasarkan Peraturan Menteri Dagang no 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa, distributor didefinisikan sebagai perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai, sedangkan agen adalah merupakan perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama perusahaan penyedia barang (prinsipal) berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.
Perizinan Dagang
Perizinan dagang diatur dalam pasal 24 UU RI no 7 tahun 2014. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri, kemudian Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. Misalnya, pada perdagangan gula kristal rafinasi ( refined sugar ) diatur dalam PERMENDAG No 01 Tahun 2019. Sedangkan izin untuk melakukan usaha perdagangan (SIUP) didapatkan melalui Kantor Dinas Perindustrian serta Perdagangan di daerah pelaku usaha.
Comments
Post a Comment