Sebanyak 32 perusahaan penggemukan sapi wilayah Jabodetabek terbukti telah melanggar pasal 11 dan 19 UU no. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi, ”Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” (Pasal 11) dan “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.” (pasal 19).
Para perusahaan penggemukan sapi ini terbukti melakukan kesepakatan rescheduling sales atau penahanan pasokan impor sapi agar jumlah sapi yang telah beredar di dalam negeri jumlahnya berkurang dan harga sapi impor dalam negeripun meningkat secara tidak wajar dan merugikan kepentingan umum, dengan difasilitasi APFINDO atau Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), sehingga perusahaan-perusahaan ini dituntut jaksa sebesar RP 71 juta rupiah hingga 21 milyar.
Comments
Post a Comment