Ekspor dan impor tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan pasal 26 bagian ke-8 ayat 3, menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta ekspor impor. Pada pasal 28 bab 5 ayat 1, pemerintah mengatur kegiatan perdagangan luar negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Pengendalian yang ditetapkan berdasarkan ayat 2 adalah
- Peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia
- Peningkatan dan perluasan akses pasar di luar negeri
- Peningkatan kemampuan eksportir dan importir sehingga menjadi pelaku usaha yang andal.
Serta pemerintah dapat mengatur cara pembayaran dan penyerahan barang dalam kegiatan ekspor impor, dalam rangka meningkatkan nilai tambah perekonomian Indonesia (pasal 40 ayat 1).
Ketentuan umum di bidang ekspor dan impor tercantum pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yaitu pada NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2012 (ekspor) dan NOMOR 48/M-DAG/PER/7/2015 (impor). Berdasarkan Peraturan Menteri disebutkan barang ekspor dan impor dikelompokkan dalam:
- Barang bebas ekspor/impor
- Barang dibatasi ekspor/impor
- Barang dilarang ekspor/impor
Pada Peraturan Menteri, diberikan ketentuan mengenai penetapan sebagai eksportir dan importir. Dalam Peraturan Menteri yang telah dibuat, setiap komoditas yang tertera memiliki kebijakan atau ketentuan masing-masing. Untuk pengawasan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 224/PMK.04/2015. Disebutkan bahwa referensi/untuk mengetahui barang yang dilarang atau dibatasi ekspor dan impor dapat dilihat pada Portal Indonesia National Single Window, www.insw.go.id.
Proses ekspor dan impor meliputi proses penyerahan barang. Penyerahan barang memiliki beberapa syarat yang diatur dalam Incoterms 2000 (International Trade of Commercial terminologies), yaitu (Sugianto, 2011):
- EXW = Ex Works (Nama Tempat)
Penjual menyerahkan barang di tempat penjual. Dokumen ekspor belum diurus, tanggung jawab penjual dipindahkan ke pembeli setelah pengambilan barang.
- FCA = Free Carrier (Nama Tempat)
Penjual menyerahkan barang-barang kepada perusahaan angkutan yang ditunjuk pembeli di tempat yang telah ditentukan. Dokumen ekspor diurus pihak penjual, tanggung jawab penjual hanya sampai saat penyerahan barang.
- FAS = Free Alongside Ship (Nama Pelabuhan Pengapalan)
Penjual menyerahkan barang di samping kapal bersandar pada pelabuhan pengapalan yang ditentukan. Dokumen eskpor diurus pihak penjual, tanggung jawab penjual hanya sampai saat penyerahan barang.
- FOB = Free on Board (Nama Pelabuhan Pengapalan)
Penjual melakukan penyerahan barang di atas kapal yang tertambat di pelabuhan pengapalan. Dokumen ekspor diurus pihak penjual, tanggung jawab penjual hanya sampai saat penyerahan barang.
- CFR = Cost and Freight (Nama Pelabuhan Tujuan)
Sama dengan FOB, bedanya adalah penjual wajib membayar ongkos angkut sampai ke pelabuhan tujuan yang ditentukan. Risiko kehilangan dan kerusakan berada pada pihak pembeli sejak penyerahan.
- CIF = Cost Insurance and Freight (Nama Pelabuhan Tujuan)
Sama dengan CFR, hanya saja penjual wajib menutup asuransi angkutan laut terhadap risiko kerugian atau kehilangan. Risiko atas barang berada di pihak pembeli sejak penyerahan.
- DES = Deliveredex Ship (Nama Pelabuhan Tujuan)
Penyerahan barang dianggap dilakukan di atas kapal pada saat tiba di pelabuhan tujuan. Biaya dan risiko selama pengangkutan ke pelabuhan tujuan ditanggung penjual, dokumen impor di pelabuhan tujuan belum diurus.
- DEQ = Delivered ex Quay - Duty Unpaid (Nama Pelabuhan Tujuan)
Penjual bertanggung jawab membongkar barang dari kapal ke dermaga, mengurus dokumen impor, pembayaran bea masuk, dan pajak terkait impor di negara tujuan.
- Impor
Data-data perusahaan yang harus dilengkapi oleh orang atau perusahaan berbadan hukum yang akan melakukan kegiatan impor adalah Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perdagangan (TDP). Selain dokumen perusahaan, diperlukan juga dokumen khusus impor yaitu Angka Pengenal Impor Umum (API-U) dan Nomor Induk Kepabeaan (NIK) (Berata, 2014). NIK diterbitkan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kantor Bea Cukai Pusat dan API-U diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Daerah tingkat Provinsi atau BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
Yang harus dicantumkan dalam API adalah “Bagian” sesuai klasifikasi dari Harmonies System atau HS Code (Berata, 2014). HS Code telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden atau Keppres No. 35 tahun 1993. Berikut bagian-bagian dalam klasifikasi barang yang berhubungan dengan pangan sesuai dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor. 59/M-DAG/PER/9/2012 dan Nomor: 27/M-DAG/PER/5/2012.
Tabel 4.1 Klasifikasi Bagian-Bagian HS Code Bahan Pangan
Nomor
|
Uraian Bagian
|
Kelompok Pos Tarif/HS
|
Bagian I
|
Binatang Hidup dan Produk Hewani
|
01.01 s.d 05.11
|
Bagian II
|
Produk Nabati
|
06.01 s.d 14.04
|
Bagian III
|
Lemak dan Minyak Hewani atau Nabati serta Produk diasosiasinya; Lemak Olahan yang dapat dimakan; Malam Hewani atau Malam Nabati
|
15.01 s.d 15.22
|
Bagian IV
|
Bahan Makanan Olahan; Minuman Alkohol dan Cukai; Tembakau dan pengganti Tembakau dipabrikasi
|
16.01 s.d 24.03
|
Barang yang diimpor akan dikenakan bea masuk sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1995 dan 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
- Ekspor
Sama halnya dengan impor, untuk mengekspor barang bebas ekspor, lembaga atau badan usaha yang mengekspor barang harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari kementrian teknis/lembaga pemerintahan non-kementrian/instansi, Tanda daftar perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Dokumen yang dipersyaratkan dalam perundang-undangan. Untuk barang yang dibatasi ekspor, SIUP, TDP dan NPWP wajib dimiliki oleh lembaga. Selain persyaratan tersebut, lembaga atau badan usaha ekspor harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan pengaturan jenis barangnya, yang berupa pengakuan sebagai eksportir terdaftar, persetujuan ekspor, laporan surveyor, surat keterangan asal, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan NOMOR 13/M-DAG/PER/3/2012 Ekspor yang dilakukan perseorangan hanya diizinkan melakukan ekspor untuk barang yang dibebaskan untuk dieskpor. Pada lembaga dan badan usaha, dapat melakukan ekspor barang bebas dan barang yang dibatasi.
Barang dibatasi ekspor adalah jenis dan/ jumlah barang yang ditetapkan. Tujuan ditetapkan untuk menlndungi keamanan, terbatasanya pasokan dalam negeri dan adanya perjanjian internasional. Barang yang dilarang untuk diekspor terdapat pada lampiran Peraturan Menteri Perdagangan yang dimana berisikan uraian barang-barang tersebut. Contoh: udang air tawar dibawah ukuran 8 cm. Barang yang bebas ekspor adalah barang yang memiliki kelebihan jumlah produksi/memenuhi kebutuhan dalam negeri, tidak termasuk dalam kelompok barang yang dibatasi dan dilarang ekspor.
Barang-barang yang diekspor yang dikenakan bea berdasarkan penetapan harga patokan (HPE) atas barang ekspor tertentu ada pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NOMOR.13/M-DAG/PER/4/2008. Penetapan pada HPE berdasarkan pedoman pada harga rata-rata internasional.
Comments
Post a Comment