Sebelum perang dunia kedua, Indonesia dikenal sebagai koloni Belanda yang kaya akan komoditas ekspor seperti karet, gula, dan rempah lainnya. Namun pada awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia terbengkalai akibat perhatian dicurahkan pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sehingga kemunduran volume ekspor tidak dapat dihindari, bahkan dalam kurun tahun 1946-1949, volume ekspor hanya mencapai 25% total ekspor pada tahun 1938.
Setelah penyerahan kedaulatan, perekonomian kembali mulai ditata berdasarkan prinsip pengelolaan ekonomi, namun Indonesia kembali diterpa berbagai gejolak politik dalam negeri. Tidak adanya kesepakatan dalam kebijakan ekonomi pada kabinet yang terus berganti pada demokrasi parlementer yang dianut Indonesia pada masa itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi sangat rendah, inflasi sangat tinggi, sehingga produksi berbagai hal menurun yang menyebabkan volume ekspor menurun, sehingga kepercayaan dunia internasional rendah, sehingga minimnya volume impor berbagai hal ke Indonesia.
Pada April 1976, dikeluarkannya Paket Kebijaksanaan Ekspor yang meliputi penghapusan dan penurunan pajak ekspor, penghapusan bea meterai dagang dan dana rehabilitasi, rasionalisasi biaya-biaya jasa pelabuhan, penetapan tarif angkutan barang ekspor yang wajar dan bersaing, penurunan suku bunga kredit, dan penghapusan pungutan daerah.
Pada 1973-1981, krisis minyak internasional menyebabkan harga minyak internasional mengalami peningkatan, sehingga Indonesia sebagai salah satu pengekspor minyak mulai mendapatkan kas devisa negara. Namun pada dasawarsa 1980an, harga minyak mulai mengalami penurunan dan harga komoditas lainnya ikut menurun. Indonesia yang ketika itu ekspor primernya pada sektor migas, kembali mengeluarkan Paket Kebijaksanaan Ekspor pada tahun 1982 yang terdiri atas penyesuaian lalu lintas devisa, tata cara pembayaran, penyederhanaan prosedur, perkreditan ekspor dan perpajakan. Dibuat juga Paket Kebijaksanaan Impor yang pembiayaannya bersumber pada APBN. Kemudian juga dilakukan penjadwalan proyek-proyek yang dibiayai pinjaman luar negeri dengan komponen impor yang tinggi.
Kemudian dikeluarkan juga Inpres no. 4 Tahun 1985 untuk meningkatkan efisiensi lalu lintas barang di pelabuhan yang salah satunya meliputi pengaturan kembali tata laksana ekspor impor. Untuk kembali meningkatkan daya saing ekspor, pada Mei 1986 dikeluarkan pembebasan dan pengendalian bea masuk atas barang dan bahan baku impor yang digunakan untuk produksi barang-barang ekspor. Dan pada Oktober 1986, kembali dikeluarkan Paket Kebijaksanaan yang mengupayakan daya saing ekonomi, memberi perlindungan barang produksi dalam negeri melalui tataniaga impor.
Sebagai kelanjutannya, dibuat kebijaksanaan yang lebih menyeluruh meliputi bidang perdagangan luar negeri, industri, perhubungan, penanaman modal, bea masuk, tata niaga, dan lainnya, serta penghapusan tataniaga untuk 106 jenis barang pada Desember 1987. Dan pada November 1988, dihapus juga tata niaga impor untuk 301 jenis produk.
Sejak Januari 1989, sistem klasifikasi bea masuk diganti dengan klasifikasi berdasarkan Harmonized System. Paket Kebijaksanaan kembali diperbaharui pada 1990 dan kemudian 1992 yang meliputi regulasi tata niaga ekspor impor.
Seiring dengan berjalannya globalisasi, Indonesia terlibat dalam berbagai kerja sama forum internasional seperti Persetujuan Umum tentang Bea Masuk dan Perdagangan (GATT), pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru (TEDB), kerja sama antarnegara Gerakan Non-Blok (GNB), Kelompok 15 (G-15), kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) dan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Indonesia telah pula berperan aktif dalam kerjasama perdagangan lainnya seperti dalam Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD), Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Organisasi Karet Alam Internasional (INRO), Organisasi Kopi Internasional (ICO) dan Asosiasi Negara Produsen Timah (ATPC).
Memasuki tahun 1994, perekonomian dunia semakin membaik, sehingga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia juga semakin membaik. Nilai ekspor Indonesia mulai meningkat drastis hingga 15.5% dan ekspor non migas menyumbang pemasukan devisa negara sebesar 75%. (Hutabarat, 1996)
Dan akhirnya pada tahun 1995, dikeluarkanlah Undang Undang nomor 39 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Undang-undang ini mendasari dasar hukum ekspor impor yang digunakan hingga saat ini, yakni Undang-undang nomor 17 Tahun 2006.
Comments
Post a Comment