Pada tahun 1979, disahkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PerMenKes) Nomor 235/Menkes/per/VI/1979 tentang Bahan Tambahan Makanan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Akan tetapi, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 235/Menkes/per/VI/1979 tentang Bahan Tambahan Makanan, sudah tidak lagi memenuhi perkembangan ilmu dan teknologi sehingga perlu diatur kembali. Oleh karena itu, dibuat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan dan disahkan pada tanggal 20 September 1988 serta ditandatangani oleh Dr. Adhayatma, MPH yang merupakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Makanan hanya terdapat 16 bahan tambahan makanan yang tertulis di peraturan tersebut.
16 bahan tambahan makanan tersebut adalah antioksidan, anti kempal, pengaturan keasaman, pemanis buatan, pemutih tepung, pematang tepung,pengemulsi, pemantap, pengental, pengawet, pengeras, pewarna, penyedap rasa, penyedap aroma, dan sekuestran. Setelah itu ditemukan bahwa kalium bromat masih diperbolehkan pada PerMenKes nomor 722/Menkes/Per/IX/88, namun berdasarkan penelitian kalium bromat bersifat karsinogenik dan dapat membahayakan kesehatan. Maka dari itu, perlu dilakukan perubahan PerMenKes tentang Bahan Tambahan Pangan, sehingga dibuat PerMenKes nomor 1168/Menkes/Per/X/1999.
Pada tahun 2012, dibuat kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Bahan Tambahan Makanan untuk menggantikan PerMenKes nomor 1168/Menkes/Per/X/1999. Pergantian tersebut dikarenakan adanya pertimbangan yang tertulis pada PerMenKes nomor 33 tahun 2012 yaitu PerMenKes nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi di bidang pangan. Pada PerMenKes nomor 33 tahun 2012 bahan tambahan pangan terdiri atas 27 golongan yaitu antibuih, antikempal, antioksidan, bahan pengkarbonasi, garam pengemulsi, gas untuk kemasan, humektan, pelapis, pemanis, pembawa, pembentuk gel, pembuih, pengatur keasaman, pengawet, pengembang, pengemulsi, pengental, penguat rasa, peningkat volume, penstabil, peretensi warna, perisa, perlakuan tepung, pewarna, propelan dan sekuestran.
Pada tahun 2012, dibuat kembali Peraturan Menteri Kesehatan tentang Bahan Tambahan Makanan untuk menggantikan PerMenKes nomor 1168/Menkes/Per/X/1999. Pergantian tersebut dikarenakan adanya pertimbangan yang tertulis pada PerMenKes nomor 33 tahun 2012 yaitu PerMenKes nomor 1168/Menkes/Per/X/1999 sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuandan teknologi di bidang pangan. Pada PerMenKes nomor 33 tahun 2012 bahan tambahan pangan terdiri atas 27 golongan yaitu antibuih, antikempal, antioksidan, bahan pengkarbonasi, garam pengemulsi, gas untuk kemasan, humektan, pelapis, pemanis, pembawa, pembentuk gel, pembuih, pengatur keasaman, pengawet, pengembang, pengemulsi, pengental, penguat rasa, peningkat volume, penstabil, peretensi warna, perisa, perlakuan tepung, pewarna, propelan dan sekuestran.
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 dijelaskan bahwa BTP adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai pangan dan bukan merupakan bahan khas pangan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang dengan sengaja ditambahkan kedalam pangan dengan tujuan untuk teknologi pada pembuatan, pengolahan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan pangan untuk menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas pangan tersebut (Menkes, 2013).
Comments
Post a Comment