Perseroan Terbatas (PT) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di mana modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha merupakan bentuk dari persekutuan modal yang dilakukan oleh para pendiri perusahaan dan investor, serta harus memenuhi berbagai persyaratan yang tertuang dalam Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Selain itu, besarnya modal perseroan terbatas harus tercantum dalam anggaran dasar, dimana
kekayaan perusahaan harus dipisahkan dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan. Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh setiap pemilik adalah berupa saham, dan setiap pemilik dapat memiliki lebih dari satu saham. Kewajiban dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap pemilik saham tergantung pada jumlah saham yang dimiliki. Laba dan rugi perseroan juga wajib diketahui oleh setiap pemegang saham. Sebagai contoh, ketika jumlah nilai hutang perusahaan lebih besar daripada kekayaan perusahaan, para pemegang saham tidak memiliki tanggungan untuk melunasi hutang tersebut. Sedangkan ketika akhir tahun terdapat keuntungan, maka setiap pemegang saham akan mendapatkan bagian yang nilainya berdasarkan pada besarnya saham yang dimiliki.
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 merupakan undang undang yang membahas tentang perseroan terbatas atau PT. Didalam undang undang ini, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa perseroan terbatas merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk memacu pembangunan nasional melalui usaha yang berdasar pada asas kekeluargaan. Perekonomian nasional harus dilaksanakan dengan dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dan memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu
undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007).
Organ Perseroan Terbatas
Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 UUPT Organ Perseroan Terbatas terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS dalam Pasal 1 Angka 4 UUPT adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. RUPS minimal dilakukan setahun sekali untuk laporan atas perhitungan laba rugi perusahaan untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham, yang terbagi atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. Di dalam RUPS biasanya diperlukan kuorum kehadiran sebesar lebih 50% dan seluruh saham yang telah dikeluarkan dan keputusan rapat minimal harus disetujui oleh minimal 50% dari jumlah suara sah dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut. Ketentuan RUPS lebih lanjut termuat dalam Bab IV, Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 UUPT.
Jenis-Jenis Perseroan Terbatas
PT adalah suatu bentuk perusahaan yang paling popular dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang. Berdasarkan penanaman modalnya, jenis PT terbagi menjadi:
1) PT dalam rangka Penanaman Modal Asing (PT-PMA),
2) PTdalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PT-PMDN),
3) PT yang modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia (PT Swasta Nasional),
4) PT-Perseroan BUMN, PT yang telah go public yaitu perusahaan yang sebagian modalnya telah dimiliki publik dengan jalan membeli saham lewat pasar modal (capital market) melalui bursa-bursa saham.
Comments
Post a Comment