Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan masyarakat ke kas negara dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum berupa pembangunan negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penerimaan pajak yang diterima suatu negara dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat dilihat dari banyak perspektif, seperti: kecenderungan terhadap instansi publik, keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari undang-undang dan sanksi. Berikut pengelompokan jenis pajak dibedakan:
a. Berdasarkan Golongan
Berdasarkan golongannya, pajak terbagi menjadi:
- Pajak Langsung
Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain atau orang lain, contohnya adalah PPH (pajak penghasilan).
- Pajak Tidak Langsung
Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain, contohnya adalah pajak restoran dan pajak kendaraan.
b. Berdasarkan Sifat
Berdasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan objektif.
- Pajak Subjektif
Pajak subjektif merupakan pajak yang dikenakan kepada orang yang telah berpenghasilan, dan tidak berpengaruh pada sumber penghasilannya, contohnya
adalah pajak penghasilan.
- Pajak Objektif
Pajak objektif merupakan pajak yang dikenakan atas bendanya yang kemudian dicari subjeknya, contohnya adalah pajak pertambah nilai dan penjualan atas barang mewah (PPN).
c. Berdasarkan Pemungutannya
Berdasarkan pemungutannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, dalam hal ini contohnya adalah direktorat jenderal pajak dan kementerian keuangan untuk memperkuat APBN. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yg dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, dan digunakan untuk membiayai contoh dispenda dalam rangka ATBP. Pajak pusat dibagi menjadi:
1. Pajak penghasilan (PPH), adalah pajak yang ditanggungkan oleh orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.
2. PPN (Pajak Pertambahan Nilai), adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak didalam daerah pabean.
3. PPnB (Pajak penjualan atas Barang Mewah), atas pengkonsumsian barang tertentu yang tergolong mewah juga dikenakan PPnB, yang tergolong barang mewah adalah barang tersebut bukan merupakan barang pokok.
4. Bea Materai, pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat jumlah uang diatas jumlah atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
5. Pajak bumi dan bangunan, adalah pajak yang digunakan atas kepemilikan atau
pemanfaatan tanah dan bangunan.
Comments
Post a Comment